China Ancam Negara yang Negosiasi Tarif Trump, Begini Tanggapan Pemerintah
Jakarta – Kementerian Perdagangan RI buka suara terkait adanya peringatan ancaman dari China kepada negara-negara yang tengah melakukan negosiasi kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donal Trump yang berpotensi merugikan kepentingannya. Bahkan China menyatakan akan melakukan tindakan balasan kepada negara-negara tersebut jika dinilai merugikannya.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan Pemerintah Indonesia akan tetap menjalankan kegiatan perdagangan dengan mitra-mitra lainnya seperti seperti dengan AS dan China di tengah memanasnya perang dagang kedua negara tersebut.
“Kita tetap melakukan kegiatan perdagangan dengan mitra-mitra kita lainnya seperti biasa yang kita lakukan. Jadi kita tidak melakukan tindakan balasan,” kata Djatmiko di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Terkait ancaman balasan dari China kepada negara yang melakukan negosiasi dengan AS jika dinilai merugikan China, Djatmiko percaya Indonesia dan China sama-sama menjunjung tinggi prinsip perdagangan multilateral dan menghormati hak serta kewajiban masing-masing negara dalam hubungan dagang internasional.
“Terkait dengan pemerintah China, saya rasa Indonesia dan China juga kita sama-sama menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdagangan multilateral dan kita saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing,” katanya.
“Jadi saya tidak bisa berspekulasi apa yang akan terjadi ke depan, yang pasti Indonesia akan tetap memastikan bahwa kegiatan perdagangan dengan mitra dagang kita tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.
Djatmiko menambahkan, jika ada isu terkait hal tersebut di lapangan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan isu tersebut melalui jalur diplomasi.
“Kalaupun ada isu di lapangan, selalu akan kita selesaikan di forum diplomasi,” katanya.
Sebelumnya, China mengancam dan bakal melakukan tindakan balasan kepada negara-negara yang tengah melakukan negosiasi terkait kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berpotensi merugikan kepentingannya. Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan China merespon rencana Presiden AS Donald Trump yang akan menggunakan negosiasi tarif untuk menekan mitra dagang AS agar membatasi hubungan mereka dengan Tiongkok.
“Tiongkok dengan tegas menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan Tiongkok. Jika hal itu terjadi, Tiongkok tidak akan menerimanya dan akan mengambil tindakan balasan secara tegas dan sepadan,” kata Kementerian Perdagangan Tiongkok dikutip CNBC, Senin (21/4/2025).
Kementerian Perdagangan China mengatakan AS telah melakukan penyalahgunaan kebijakan tarif terhadap semua mitra dagangnya dengan dalih kesetaraan, namun memaksa semua pihak memulai negosiasi tarif resiprokal dengan mereka. Menurutnya, jika tren ini terus berlanjut, perdagangan internasional akan kembali pada hukum rimba.
Pernyataan itu juga menggambarkan Tiongkok sebagai pihak yang bersedia bekerja sama dengan semua negara dan membela keadilan dan kejujuran internasional.
Sebagai bagian dari sikap yang lebih tegas bulan ini, Tiongkok membalas tarif AS dengan memberlakukan tarif 125% terhadap impor barang-barang asal Amerika. Beijing juga membatasi ekspor mineral penting dan memasukkan beberapa, terutama perusahaan AS yang lebih kecil, ke dalam daftar hitam yang membatasi kerja sama mereka dengan perusahaan Tiongkok.
Presiden Tiongkok Xi Jinping minggu lalu mengunjungi Vietnam, Malaysia, dan Kamboja dalam perjalanan luar negerinya yang pertama di tahun 2025. Dalam pernyataan resmi usai pertemuan dengan para pemimpin ketiga negara tersebut, Xi menyerukan kerja sama untuk menentang tarif dan penindasan sepihak.
Sejak Trump pertama kali memberlakukan tarif terhadap Tiongkok pada masa jabatan pertamanya, negara Asia tersebut meningkatkan perdagangan dengan Asia Tenggara, yang kini menjadi mitra dagang regional terbesar Tiongkok. Meski begitu, AS tetap menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok secara negara tunggal.
Pekan lalu, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengganti kepala negosiator perdagangan internasionalnya dengan Li Chenggang, yang kini juga menjabat sebagai wakil menteri dan sebelumnya merupakan duta besar Tiongkok untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tiongkok juga telah mengajukan gugatan terhadap AS di WTO terkait kenaikan tarif terbaru yang diberlakukan oleh Trump.
Tidak ada komentar